Surat Terbuka Kepada Bapak Kapolri: Jendral Listio Sigit Prabowo

Kepada Yth,

Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

 

Prihal : Maraknya aksi anarkis debt collector yg menarik kendaraan yang menunggak ini sangat meresahkan masyarakat indonesia.

 

Dengan hormat,

Melalui surat terbuka ini, LEMBAGA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KONSUMEN INDONESIA (LPPKI).

Polri wajib tindaktegas, menciduk preman berkedok Debt Collector yang meresahkan masyarakat karena adanya teror dari Debt Collector di jalanan hingga mengambil motor atau Mobil konsumen yang terlambat membayar.

” Apapun itu alasannya kalau meresahkan masyarakat wajib ditindak lanjuti polisi, itu bagian dari teror pada masyarakat. Kami ingin Indonesia tenang, kondusif,

Dengan alasan apapun hal itu tidak bisa dibenarkan. Karena sudah diatur Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, satu-satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit yang didaftarkan ke fidusia adalah pihak kepolisian, bukan lah preman berkedok Debt Collector.

Sedangkan pihak leasing harus mematuhui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 tentang perbankan.

Keberadaan Debt Collector atau matel di setiap perempatan jalan membuat resah warga Debt Collector secepat kilat memperhatikan pemotor yang menunggak cicilan kendaraan.
Biasanya, mereka memberhentikan dan tak jarang merampas, memeras Debitur yang menunggak kredit motor atau mobil untuk disita.

  1. Beri dukungan penuh kepada LPKSM .
    Tegakan undang undang fidusia dan jalan kan aturan yg di undang undangkan Terkait undang undang perlindungan konsume
  2. Wajib Memberi Sangsi Dengan Tegas Kepada : – Perbankan dan Finance / Leasing yang tidak mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku.
  3. Membubarkan atau mencabut izin semua PT. yang mempekerjakan anak buahnya sebagai DEBT COLECTOR, karena bertentangan dangan Ketentuan, Peraturan, dan Perundang Undangan di Negara Republik Indonesia.

Kasus penyitaan, perampasan atau pemerasan debitur yg menanggang ansuran, motor atau mobil sudah seringkali terjadi tapi debt collector atau matel nyaris tak tersentuh hukum.

Keberadaan mata elang (matel) atau debt collector pemburu kendaraan yang menunggak cicilan, di wilayah Kabupaten Bekasi makin menjamur dan nyaris tidak tersentuh oleh hukum.

Padahal keberadaan para matel atau debt collector itu sudah dianggap momok oleh sebagian besar masyarakat. Mereka kerap menarik mobil atau motor tanpa melalui proses pengadilan.

Matel dianggap meresahkan masyarakat karena menarik motor atau kendaraan tanpa melalui presedur yang benar.
Seharusnya dalam mengambil motor dari kreditur yang menunggak harus melalui pengadilan terlebih dulu.

Bahkan Mahkamah Konstitusi atau MK belum lama mengingatkan lewat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang isinya:
“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.”

Putusan tersebut menyebut perusahaan leasing tidak bisa menarik kendaraan kreditan dari debitur macet secara sepihak. Putusan MK itu bertujuan untuk memperjelas pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cedera Janji antara debitur atau nasabah dan kreditur

kami aktivis Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia Merasa kan keresahan masyarakat indonesia ,perbuatan debt collector mengambil Kendaraan di jalan Baik motor atau Mobil tidak di benarkan secara Hukum
Pelaku perampasan dalam hal ini debt collector atau leasing bisa dijerat pasal 365 KUHP.

Pasal 365 KUHP merupakan Pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari Pasal pencurian biasa.

Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah Pasal Pencurian dengan Kekerasan sebagai Pemberatan dari Pasal Pencurian Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Pasal 365 KUHP:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dan berharap aparatur Kepolisian Bertindak Tegas terhadap debt collector yang berkeliaran di jalan -jalan yang dapat meresahkan masyarakat.(red Erwin)